E-money Dilarang, Rakyat Ukraina: Kami Tidak Percaya Bank!


Feb26, 2022 - 10:43 AM.

Di tengah masih memanasnya situasi dan penerapan kondisi darurat di Ukraina, bank sentral Ukraina menindak transfer uang digital dalam salah satu tindakan terbaru yang diterapkan sehubungan dengan deklarasi darurat militer secara nasional.

The National Bank of Ukraine memerintahkan kepada penerbit uang elektronik (e-money) untuk menangguhkan penerbitan uang elektronik dan pengisian kembali dompet elektronik dengan uang elektronik. Perintah tertulis juga menunjukkan bahwa distribusi e-money untuk sementara dilarang.

Referensi ke uang elektronik kemungkinan mengacu pada mata uang fiat yang disimpan di akun digital melalui platform seperti Venmo atau PayPal.

Hal ini merupakan salah satu di antara banyak aturan baru yang diluncurkan oleh bank sentral negara itu saat pasukan Rusia mengepung Ukraina hingga Kamis malam waktu setempat.

The National Bank of Ukraine merilis pernyataan pada Kamis dengan serentetan resolusi, termasuk perintah untuk menangguhkan pasar valuta asing, membatasi penarikan tunai, dan melarang penerbitan mata uang asing dari rekening bank ritel.

Saat Ukraina menindak jalur uang tunai dan Moskow melancarkan serangan udara dan pasukan darat, beberapa warga Ukraina malah beralih ke mata uang kripto.

Kuna, pertukaran kripto di Ukraina yang cukup populer menunjukkan bahwa pembeli domestik rela membayar premium untuk stablecoin Tether (USDT).

"Kami tidak percaya pemerintah, kami tidak mempercayai sistem perbankan, dan kami tidak mempercayai mata uang lokal," kata Michael Chobanian, pendiri Kuna dalam sebuah wawancara dengan Coinbase, dikutip dari CNBC International.

"Mayoritas orang di Ukraina terpaksa memilih kripto karena transaksi menggunakan uang fiat disini sedang dibatasi," tambah Chobanian.

Namun pada nilai tukar saat ini, harga untuk satu Tether naik menjadi berkisar 32 hryvnia Ukraina (US$ 1,10), berkat adanya peningkatan permintaan.

Selama berbulan-bulan, para pemimpin Ukraina telah berupaya untuk mengubah citra negaranya sebagai salah satu kiblat mata uang digital.

Pada tahun 2021, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy menandatangani undang-undang yang membuka jalan bagi bank sentral Ukraina untuk menerbitkan mata uang digitalnya sendiri, dan presiden serta parlemen baru-baru ini menyepakati undang-undang untuk melegalkan dan mengatur mata uang digital.

Pada kunjungan kenegaraan resmi ke Amerika Serikat (AS) pada Agustus tahun lalu, Zelenskyy berbicara tentang "pasar inovatif legal untuk aset virtual", di mana Ukraina dapat menjadi titik penjualan untuk investasi mata uang digital.

Menteri Transformasi Digital, Mykhailo Fedorov mengatakan bahwa Ukraina siap memodernisasi pasar pembayarannya sehingga bank nasional akan dapat menerbitkan mata uang digital.

Sebelum adanya 'invasi' dan konflik dengan Rusia, Ukraina memiliki rencana untuk membuka pasar cryptocurrency bagi para pelaku bisnis dan investor.

Pejabat tinggi negara bagian juga telah menggembar-gemborkan kredibilitas crypto street mereka kepada investor dan dana modal ventura di Silicon Valley. Tetapi, dengan adanya 'invasi' Rusia tersebut membuat pemerintah Ukraina kembali gagal meneruskan impiannya tersebut.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PM Kanada Trudeau mencabut Undang-Undang Darurat, sekarang setelah Ottawa memprotes.- Canada's PM Trudeau revokes Emergencies Act, now that Ottawa protest over.

Gambar
  Feb23, 2022 - 5:01 PM. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan pemerintah dapat mencabut Undang-Undang Darurat sekarang karena krisis di Ottawa dan penyeberangan perbatasan Kanada telah mereda. Trudeau meminta Undang-Undang Darurat, yang menggantikan Undang-Undang Langkah Perang pada tahun 1988, untuk pertama kalinya pekan lalu, mengatakan polisi membutuhkan bantuan ekstra untuk mengakhiri blokade yang telah berlangsung di pusat kota Ottawa selama berminggu-minggu dan telah menyebar ke kunci Kanada-AS. penyeberangan perbatasan. Pada hari Senin, Trudeau mengatakan kekuatan luar biasa yang dibatasi waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Darurat masih diperlukan karena pemerintahnya khawatir tentang blokade yang kembali. Trudeau sekarang mengatakan bahwa perintah itu sekarang telah dipulihkan dan bahwa sementara ancaman tetap ada, polisi dan undang-undang yang ada akan cukup untuk mencegah pekerjaan lain. House of Commons mengeluarkan mosi untuk menyetujui langkah-langkah di bawa...
Baca selengkapnya

Protes yang sedang berlangsung di Hong Kong telah mencapai "titik puncak" dan Singapura menyaksikan perkembangan "dengan keprihatinan". - The ongoing protests in Hong Kong have reached a “breaking point” and Singapore is watching the developments “with concern”, said Trade and Industry Minister Chan Chun Sing on Monday (Nov 18). “Unless calm is restored, dialogue commences and constructive actions taken, there will be grave doubts about Hong Kong's future and the sustainability of its current governance model,” said Mr Chan in his comments to reporters at The Treasury. Hong Kong has been rocked by months of unprecedented protests, which started initially from opposition to a controversial extradition Bill, but later evolved into a wider movement calling for democratic reforms and a halt to sliding freedoms under Chinese rule. Clashes between protesters and police have turned increasingly violent, with schools emerging as the new battleground in recent days. “We watch with concern the deterioration of the situation in Hong Kong. This is especially so for those of us with relatives in Hong Kong,” said Mr Chan. He added that Hong Kong's continued success as an economic and financial hub is important for the region and the world, including Singapore. “We wish Hong Kong the very best and sincerely hope that the situation will improve soon,” he said.FOUR LESSONS FOR SINGAPOREMr Chan cautioned that what has happened in Hong Kong can “easily happen” to Singapore if the country is complacent. He also explained four lessons that Singapore can draw from the recent uncertainties in Hong Kong. The first is to have a well-functioning political system, which works closely with the public service to anticipate challenges, execute policies well, resolve problems and improve people's lives. “Regardless of political systems and party interests, the exercise of leadership must be to put people’s and country’s interests foremost,” the minister said. Feedback channels will also be required to enable responsive and responsible governance, he added. “Only with a well-functioning political system, the right political culture and a well-oiled feedback-to-action mechanism can we make adjustments to policies as necessary, execute decisively and communicate effectively.” “Today, too many governments and societies are too focused on the immediate and domestic, without sufficient considerations for the future or external.” As an example, he cited how the access to affordable housing and essential services is fundamental to keeping society stable. “The transfer of land ownership and properties across generations cannot be at the expense of depriving future generations’ opportunities to be rewarded based on hard work and capabilities. It cannot be that those who are rich first will be rich forever without due effort.” Mr Chan noted how there have been suggestions for Singapore to include land sales proceeds in the Budget and allow private developers land bank for longer periods so as to complete projects. “Our rules put national developments, especially public housing, as priority,” he elaborated. “We are careful to not distort incentives for Government to use land sales to maximise profits. Otherwise, it is the public that will ultimately pay. We are also careful to not let private developers’ interest override wider public interest. “Revenue from long-term land sales goes into our reserves to benefit future generations. This is the discipline we adhere to,” he said. Mr Chan then moved on to the third lesson on social cohesion and conflict resolution. “Unity amidst diversity requires all parties to bear in mind the wider good of the country, while championing the respective wants of specific communities. “To insist on maximal individual gains, at the expense of the common and collective good, cannot be the Singapore way,” he said. The “Singapore way” also includes dialogue and constructive actions, instead of violence, when it comes to resolving problems. Mr Chan stressed that conflict resolution requires all parties to take actions that are responsible and constructive. Singaporeans are also ultimately responsible for our their future. “Regardless of what others say, we must bear the responsibilities and consequences of our own choices and actions. This is why we are against foreign interference in domestic politics,” he said. Lastly, the minister noted that it is never easy for small city-states to survive and thrive without a conventional hinterland for supplies, markets and opportunities. “Singapore will have to pick up the pieces ourselves should things go badly wrong,” he said. Therefore, Singapore's continued relevance to the world is “never a given” and the country must continue to work hard, distinguish itself and stay exceptional amid global uncertainties. This includes growing opportunities for local enterprises and workers, as well as providing value to regional and global geo-strategic affairs with principled perspectives and clear-eyed analysis of the challenges and opportunities, among others. 

Gambar
SINGAPURA: Protes yang sedang berlangsung di Hong Kong telah mencapai "titik puncak" dan Singapura menyaksikan perkembangan "dengan keprihatinan", kata Menteri Perdagangan dan Industri Chan Chun Sing, Senin (18 November).  "Jika ketenangan tidak dipulihkan, dialog akan dimulai dan tindakan konstruktif telah diambil, akan ada keraguan besar tentang masa depan Hong Kong dan keberlanjutan model pemerintahan saat ini," kata Mr Chan dalam komentarnya kepada wartawan di The Treasury.  Hong Kong telah diguncang oleh berbulan-bulan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai awalnya dari oposisi ke RUU ekstradisi yang kontroversial, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas yang menyerukan reformasi demokratis dan penghentian kebebasan geser di bawah kekuasaan Tiongkok.  Bentrokan antara pemrotes dan polisi semakin berubah menjadi kekerasan, dengan sekolah-sekolah muncul sebagai medan pertempuran baru dalam beberapa hari ...
Baca selengkapnya