Pernah Remehkan, Kanada Sekarang Bakal Borong 88 Jet Tempur Siluman F-35 AS.

Kanada berencana membeli 33 unit jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat.

Mar30, 2022 - 06:00 AM.
OTTAWA - Kanada memberi isyarat akan memborong 88 unit jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat (AS). Isyarat itu muncul setelah pejabat setempat menyatakan Ottawa sekarang hanya akan bernegosiasi produsen pesawat tersebut, Lockheed Martin, untuk pengadaan banyak jet tempur. “Pengumuman ini menandai tonggak penting lainnya dalam proses kompetitif Kanada untuk membeli jet tempur modern untuk Angkatan Udara Kanada,” kata Menteri Pengadaan Kanada Filomena Tassi dalam konferensi pers, yang dilansir CNN, Selasa (29/3/2022). Kesepakatan itu diperkirakan memiliki label harga CanD19 miliar (USD15,2 miliar) dengan pemerintah mencirikannya sebagai pengganti kekuatan yang ada daripada perluasan pengeluaran militer. Ini adalah puncak dari proses 12 tahun di mana Kanada telah berusaha untuk mengganti armada jet tempur CF-18 yang sudah ketinggalan zaman.

Dalam upayanya yang sukses tahun 2015 untuk menggulingkan Perdana Menteri (PM) Konservatif Stephen Harper dari kekuasaan, Partai Liberal dari PM Justin Trudeau saat ini berkampanye menentang kesepakatan 2010 yang kontroversial untuk memperoleh F-35, bersumpah untuk mengejar "persaingan terbuka dan transparan" saat Kanada memperbarui kekuatan udaranya.

Home Asia Pasifik Eropa Amerika Timur Tengah Afrika Indeks Beranda International Amerika Pernah Remehkan, Kanada Sekarang Bakal Borong 88 Jet Tempur Siluman F-35 AS Muhaimin Rabu, 30 Maret 2022 - 01:49 WIB Kanada berencana membeli 33 unit jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/US Air Force/REUTERS A A A OTTAWA - Kanada memberi isyarat akan memborong 88 unit jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat (AS). Isyarat itu muncul setelah pejabat setempat menyatakan Ottawa sekarang hanya akan bernegosiasi produsen pesawat tersebut, Lockheed Martin, untuk pengadaan banyak jet tempur. “Pengumuman ini menandai tonggak penting lainnya dalam proses kompetitif Kanada untuk membeli jet tempur modern untuk Angkatan Udara Kanada,” kata Menteri Pengadaan Kanada Filomena Tassi dalam konferensi pers, yang dilansir CNN, Selasa (29/3/2022). Kesepakatan itu diperkirakan memiliki label harga CanD19 miliar (USD15,2 miliar) dengan pemerintah mencirikannya sebagai pengganti kekuatan yang ada daripada perluasan pengeluaran militer. Ini adalah puncak dari proses 12 tahun di mana Kanada telah berusaha untuk mengganti armada jet tempur CF-18 yang sudah ketinggalan zaman. Baca juga: AS Ingin Pensiunkan 33 Jet Tempur Siluman F-22 Raptor, Ada Apa? Dalam upayanya yang sukses tahun 2015 untuk menggulingkan Perdana Menteri (PM) Konservatif Stephen Harper dari kekuasaan, Partai Liberal dari PM Justin Trudeau saat ini berkampanye menentang kesepakatan 2010 yang kontroversial untuk memperoleh F-35, bersumpah untuk mengejar "persaingan terbuka dan transparan" saat Kanada memperbarui kekuatan udaranya. “Mereka berpegangan pada pesawat yang tidak berfungsi dan jauh dari berfungsi,” kata PM Trudeau pada tahun 2016, mengecam kubu Konservatif atas rencana mereka untuk membeli F-35. Namun pemerintah Trudeau akhirnya memilih Lockheed Martin sebagai penawar pilihan, di mana Tassi mengeklaim pada hari Senin (28/3/2022); “Kami berada di tempat yang berbeda hari ini.” Sementara dealer senjata yang berbasis di Washington dan AS Lockheed Martin telah menggembar-gemborkan F-35 sebagai salah satu jet tempur paling canggih yang pernah dikembangkan, proyek tersebut telah menjadi proyek yang mahal bagi pembayar pajak AS, yang telah membayar tagihan untuk serangkaian penundaan yang panjang, malfungsi dan pembengkakan biaya. Meski demikian, sejumlah sekutu Amerika telah mengantre untuk membeli pesawat tersebut.

Awal bulan ini, Berlin mengumumkan keputusan untuk mengganti armada pesawat tempur Tornado yang sudah ketinggalan zaman dengan 35 unit pesawat tempur siluman F-35 buatan AS, di mana pers lokal mengatakan itu adalah "rahasia umum" bahwa Jerman membutuhkan pesawat modern untuk membawa bom nuklir AS yang disimpan di negara itu jika terjadi konflik. Pada bulan Februari, Finlandia juga menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli 64 unit jet F-35 untuk menggantikan armada Hornet saat ini, menolak opsi alternatif dari pembuat pesawat lain termasuk Dassault Rafale dari Prancis dan Eurofighter Typhoon di Inggris. Beberapa negara Eropa telah berjanji untuk secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka di tengah kampanye militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan Perjanjian Minsk, dan pengakuan Rusia atas dua republik di Donbass; Donetsk dan Luhansk.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik Donbass dengan paksa.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PM Kanada Trudeau mencabut Undang-Undang Darurat, sekarang setelah Ottawa memprotes.- Canada's PM Trudeau revokes Emergencies Act, now that Ottawa protest over.

Gambar
  Feb23, 2022 - 5:01 PM. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan pemerintah dapat mencabut Undang-Undang Darurat sekarang karena krisis di Ottawa dan penyeberangan perbatasan Kanada telah mereda. Trudeau meminta Undang-Undang Darurat, yang menggantikan Undang-Undang Langkah Perang pada tahun 1988, untuk pertama kalinya pekan lalu, mengatakan polisi membutuhkan bantuan ekstra untuk mengakhiri blokade yang telah berlangsung di pusat kota Ottawa selama berminggu-minggu dan telah menyebar ke kunci Kanada-AS. penyeberangan perbatasan. Pada hari Senin, Trudeau mengatakan kekuatan luar biasa yang dibatasi waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Darurat masih diperlukan karena pemerintahnya khawatir tentang blokade yang kembali. Trudeau sekarang mengatakan bahwa perintah itu sekarang telah dipulihkan dan bahwa sementara ancaman tetap ada, polisi dan undang-undang yang ada akan cukup untuk mencegah pekerjaan lain. House of Commons mengeluarkan mosi untuk menyetujui langkah-langkah di bawa...
Baca selengkapnya

Protes yang sedang berlangsung di Hong Kong telah mencapai "titik puncak" dan Singapura menyaksikan perkembangan "dengan keprihatinan". - The ongoing protests in Hong Kong have reached a “breaking point” and Singapore is watching the developments “with concern”, said Trade and Industry Minister Chan Chun Sing on Monday (Nov 18). “Unless calm is restored, dialogue commences and constructive actions taken, there will be grave doubts about Hong Kong's future and the sustainability of its current governance model,” said Mr Chan in his comments to reporters at The Treasury. Hong Kong has been rocked by months of unprecedented protests, which started initially from opposition to a controversial extradition Bill, but later evolved into a wider movement calling for democratic reforms and a halt to sliding freedoms under Chinese rule. Clashes between protesters and police have turned increasingly violent, with schools emerging as the new battleground in recent days. “We watch with concern the deterioration of the situation in Hong Kong. This is especially so for those of us with relatives in Hong Kong,” said Mr Chan. He added that Hong Kong's continued success as an economic and financial hub is important for the region and the world, including Singapore. “We wish Hong Kong the very best and sincerely hope that the situation will improve soon,” he said.FOUR LESSONS FOR SINGAPOREMr Chan cautioned that what has happened in Hong Kong can “easily happen” to Singapore if the country is complacent. He also explained four lessons that Singapore can draw from the recent uncertainties in Hong Kong. The first is to have a well-functioning political system, which works closely with the public service to anticipate challenges, execute policies well, resolve problems and improve people's lives. “Regardless of political systems and party interests, the exercise of leadership must be to put people’s and country’s interests foremost,” the minister said. Feedback channels will also be required to enable responsive and responsible governance, he added. “Only with a well-functioning political system, the right political culture and a well-oiled feedback-to-action mechanism can we make adjustments to policies as necessary, execute decisively and communicate effectively.” “Today, too many governments and societies are too focused on the immediate and domestic, without sufficient considerations for the future or external.” As an example, he cited how the access to affordable housing and essential services is fundamental to keeping society stable. “The transfer of land ownership and properties across generations cannot be at the expense of depriving future generations’ opportunities to be rewarded based on hard work and capabilities. It cannot be that those who are rich first will be rich forever without due effort.” Mr Chan noted how there have been suggestions for Singapore to include land sales proceeds in the Budget and allow private developers land bank for longer periods so as to complete projects. “Our rules put national developments, especially public housing, as priority,” he elaborated. “We are careful to not distort incentives for Government to use land sales to maximise profits. Otherwise, it is the public that will ultimately pay. We are also careful to not let private developers’ interest override wider public interest. “Revenue from long-term land sales goes into our reserves to benefit future generations. This is the discipline we adhere to,” he said. Mr Chan then moved on to the third lesson on social cohesion and conflict resolution. “Unity amidst diversity requires all parties to bear in mind the wider good of the country, while championing the respective wants of specific communities. “To insist on maximal individual gains, at the expense of the common and collective good, cannot be the Singapore way,” he said. The “Singapore way” also includes dialogue and constructive actions, instead of violence, when it comes to resolving problems. Mr Chan stressed that conflict resolution requires all parties to take actions that are responsible and constructive. Singaporeans are also ultimately responsible for our their future. “Regardless of what others say, we must bear the responsibilities and consequences of our own choices and actions. This is why we are against foreign interference in domestic politics,” he said. Lastly, the minister noted that it is never easy for small city-states to survive and thrive without a conventional hinterland for supplies, markets and opportunities. “Singapore will have to pick up the pieces ourselves should things go badly wrong,” he said. Therefore, Singapore's continued relevance to the world is “never a given” and the country must continue to work hard, distinguish itself and stay exceptional amid global uncertainties. This includes growing opportunities for local enterprises and workers, as well as providing value to regional and global geo-strategic affairs with principled perspectives and clear-eyed analysis of the challenges and opportunities, among others. 

Gambar
SINGAPURA: Protes yang sedang berlangsung di Hong Kong telah mencapai "titik puncak" dan Singapura menyaksikan perkembangan "dengan keprihatinan", kata Menteri Perdagangan dan Industri Chan Chun Sing, Senin (18 November).  "Jika ketenangan tidak dipulihkan, dialog akan dimulai dan tindakan konstruktif telah diambil, akan ada keraguan besar tentang masa depan Hong Kong dan keberlanjutan model pemerintahan saat ini," kata Mr Chan dalam komentarnya kepada wartawan di The Treasury.  Hong Kong telah diguncang oleh berbulan-bulan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai awalnya dari oposisi ke RUU ekstradisi yang kontroversial, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas yang menyerukan reformasi demokratis dan penghentian kebebasan geser di bawah kekuasaan Tiongkok.  Bentrokan antara pemrotes dan polisi semakin berubah menjadi kekerasan, dengan sekolah-sekolah muncul sebagai medan pertempuran baru dalam beberapa hari ...
Baca selengkapnya